Intoleransi bukan jalan Pancasila

 



 

Intoleransi dan jalan Pancasila sama sekali tidak memiliki kesesuaian. 

Meningkatnya intoleransi  dalam hubungan antaragama jelas mengindikasikan bahwa jalan Pancasila sudah mulai ditinggalkan, dan ini tentu amat berbahaya bagi keutuhan republik ini.

 

 

Berdasarkan survei Setara Institut baru-baru ini terhadap 1.200 responden dari Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (Jabodetabek) dilaporkan bahwa  warga Jabodetabek cenderung semakin intoleran dalam kehidupan beragama. Intoleransi warga itu  terlihat dari angka 49,5 persen responden yang menolak keberadaan rumah ibadah lain di dekat tempat tinggal mereka.

 

Lebih lanjut Setara mengungkapkan, sejak 2007-2009 tercatat 691 pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat, Jakarta dan dipinggiran Ibu Kota, seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Pada tahun 2010 sedikitnya terjadi 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, yang diklasifikasikan menjasi 286 tindakan. Itu terjadi pada 20 provinsi dengan tingkat pelanggaran tertinggi adalah di Jawa Barat (91 peristiwa), Jawa Timur (28 peristiwa), DKI Jakarta (16 peristiwa), Sumatra Utara (15 peristiwa), Jawa Tengah (10 peristiwa).

 

Ironisnya, sebagian besar tindakan pelanggaran kebebasan beragama itu melibatkan para penyelenggara negara, dari 286 tindakan pelanggaran kebebasan beragama, 103 tindakan diantaranya melibatkan negara, baik pejabat publik yang memberikan pernyataan provokatif maupun pembiaran terhadap kekerasan yang mengatasa namakan agama tersebut.

 

 

Jalan Pancasila

 

Meningkatnya intoleransi agama pada akhir-akhir ini sesungguhnya tidak memiliki akar sejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.  Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), Seorang sejarahwan Inggris yang tersohor, dan pernah berkunjung ke Indonesia menegaskan bahwa dalam hal toleransi beragama indonesia adalah sebuah contoh yang patut diikuti.

 

Menguatnya intoleransi agama yang kemudian menjamakkan kekerasan agama jelas mengindikasikan bahwa kecintaan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai bersama masyarakat Indonesia kini kian meredup, jika tidak ingin dikatakan bahwa telah terjadi penghianatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi konsensus bersama negeri ini.

 

Penerimaan terhadap identitas agama-agama yang beragam dan berbeda, mengutip T.B. Simatupang, “Pancasila ibarat payung yang lebar yang menaungi agama-agama,” bukan hanya mengindikasikan tingginya toleransi masyarakat Indonesia, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa agama-agama itu mempunyai kontribusi penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia dan itulah sebabnya di negeri ini agama-agama menduduki posisi yang terhormat, hak beragama diakui sebagai hak yang paling asasi, dan oleh konstitusi diakui sebagai hak sipil setiap individi di negeri ini. Realitas itu lah yang kemudian mempopulerkan Indonesia sebagai negara tempat persemaian yang subur bagi agama-agama.

 

Jalan Pancasila yang memberikan naungan bagi agama-agama yang beragam di negeri ini amatlah tepat. Pluralisme agama berdasarkan jalan Pancasila dalam hal ini harus dimaknai sebagai rumah bersama bagi agama-agama, keunikan agama-agama tetap diakui keberadaannnya. Dengan demikian jelaslah, menerima Pancasila berarti sama saja dengan mengakui penerimaan terhadap pluralisme agama, meski tentunya itu tidak boleh diartikan sebagai paham yang menegasikan kebenaran (truth) agama. Karena menerima pluralisme sama sekali jauh dari usaha untuk merelatifkan kebenaran agama-agama.

 

Jalan sinkretisme untuk mempertemukan agama-agama dengan menyangkali keunikan agama-agama adalah menyangkali realitas keberagaman dan keberbedaan agama-agama itu sendiri. Mengutip Diana L Eck, pandangan ini lebih layak disebut sebagai paham relativisme, dan bukan pluralisme. Dan ini bukanlah jalan Pancasila.

 

Usaha menemukan titik temu agama-agama semestinya tidak boleh menafikan keunikan agama-agama. Keterbukaan terhadap agama-agama yang berbeda tidak boleh mengharamkan komitmen terhadap keunikan agama-agama tersebut. Menolak adanya yang absolud dengan mengabsoludkan yang relatif sebenarnya menunjukkan adanya kesalahan berpikir, karena mengabsoludkan yang relatif sama saja meniscayakan yang absolud, yang disangkali itu.

 

Jalan sinkretisme bukanlah jalan yang tepat untuk mencari titik temu antara yang plural dan yang berbeda itu. Keyakinan akan adanya nilai-nilai yang dimiliki bersama, dan nilai-nilai bersama itu sesungguhnya dapat mempertemukan agama-agama yang berbeda itu untuk dapat hidup bersama merupakan jalan yang lebih tepat dibandingkan jalan sinkretisme, dan jalan ini adalah jalan pancasila. Jalan yang tetap mengakui keunikan identitas agama-agama yang beragam dan berbeda itu.

 

Pluralisme, yang didasarkan pada pancasila harus dimaknai sebagai perjumpaan komitmen-komitmen semisal perbedaan agama, untuk kemudian membangun hubungan sinergis antar agama. Agama-agama yang beragam dan berbeda itu mesti berusaha mencari sintesa dari keragaman yang ada tersebut. Semangat “Bhineka tunggal ika” yang anti intoleransi menempatkan perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan bukan ancaman.  Pada konteks ini jelas bahwa Pancasila berfungsi sebagai rumah bersama bagi agama-agama yang beragam dan berbeda itu.

 

Bahaya disintegrasi

 

Para pendiri bangsa ini telah sepakat, negara, bangsa dan masyarakat Indonesia yang akan dibangun adalah negara bangsa dan masyarakat Pancasila. Karena itu mereka menetapkan nilai-nilai Pancasila harus menjiwai batang tubuh dari UUD 45 yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Seperti dikatakan Eka Darmaputera, “Pancasila merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama (values consensus).”

 

Dapat dibayangkan, betapa berbahayanya apabila Pancasila tidak lagi menjadi nilai-nilai bersama, yang menjadi landasan etik dan moral bangsa Indonesia. Apabila setiap orang individu dan kelompok memiliki landasannya sendiri-sendiri, dan kemudian menolak Pancasila sebagai nilai-nilai bersama yang menjadi dasar moral bersama, maka pada kondisi ini dapat dikatakan, Indonesia sedang menghadapi bahaya disintegrasi bangsa, masing-masing individu, atau kelompok mengambil jalannya sendiri-sendiri.

 

Menegasikan nilai-nilai bersama sama saja dengan menyangkali adanya dasar moral bersama, ini akan mengakibatkan kaburnya norma-norma apa yang baik dan yang jahat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang salah, yang akhirnya bermuara pada terjadinya krisis moral. Merajalelanya korupsi, mafia hukum, kekerasan agama di Indonesia sesungguhnya berakar pada krisi moral tersebut.

 

 

Krisis moral itulah yang menyebabkan pejabat pemerintah tidak lagi malu-malu melakukan politisasi agama demi melatenkan kekuasaannya, aparat pemerintah tidak bersikap netral dalam mengatasi konflik agama, melakukan pembiaran terhadap kekerasan agama, dan berakibat memicu naiknya intoleransi agama di negeri ini yang amat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

 

 Karena itu, untuk terpeliharanya integrasi bangsa ini, pilihan kita hanya satu, yakni kembali kejalan pancasila, jalan yang telah kita sepakati bersama, dan secara bersama menumbuhkan semangat toleransi, kemudian bergerak lebih jauh untuk menghargai pluralisme yang adalah jalan pancasila.


Binsar A. Hutabarat

https://www.joyinmyworld.com/2020/12/intoleransi-bukan-jalan-pancasila.html


Technology Used by Successwful Businesses