Formula Ampuh Kurangi Kemiskinan



Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, perang terhadap kemiskinan di Indonesia terus dikumandangkan, bahkan itu menjadi tujuan utama yang menjadi cita-cita negara 

Namun, implementasinya ternyata terlalu lambat, apalagi ketika penduduk miskin kemudian hanya jadi komoditas politik, data yang ditampilkan tentang jumlah penduduk miskin selalu menimbulkan kecurigaan dan perbantahan, seperti yang terjadi pada laporan data penduduk miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini yang kemudian dibantah oleh LIPI. 

Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan pendekatan kemiskinan Indonesia menggunakan metode basic need approach, bukan income approach. Dengan kebutuhan 2.100 kalori per hari, kemudian ditentukan berapa nilai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Garis kemiskinan Rp 186.636 dibentuk melalui konsumsi beras, sayuran, dan lain-lain. 

Jika, seseorang mampu memenuhi kebutuhan setara 2.100 kalori per hari, berarti dia memenuhi garis kemiskinan makanan, sehingga tidak tergolong miskin. Berdasarkan standar tersebut dilaporkan Jumlah penduduk miskin hingga Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang atau setara 15,42 persen, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,21 juta bila dibandingkan pada Maret 2007 lalu yang mencapai 37,17 juta atau setara 16,58 persen. Berbeda dengan apa yang dilaporkan BPS, kajian P2E-LIPI melaporkan bahwa kenaikan harga BBM Mei 2008 membuat warga miskin bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 5%), artinya ada kenaikan penduduk miskin sebesar 4,5 juta dibandingkan posisi 2007. 

Perbedaan itu menurut BPS karena LIPI memasukan kenaikan BBM, sedang Maret 2008 kenaikan BBM belum terjadi. Persoalan menentukan standar kemiskinan memang tidak mudah, apalagi dalam dunia yang makin kompleks, karena itu persoalan kemiskinan juga semakin kompleks. Namun itu tidak berarti bahwa tak ada formula ampuh untuk mengurangi kemiskinan, karena ternyata formula untuk mengurangi angka kemiskinan dari jaman ke jaman tidak pernah berubah, yaitu meningkatkan kompetensi manusia (memerangi kebodohan) dan membelenggu kerakusan manusia (menumpas kejahatan dan ketidak adilan). 

Yang menjadi persoalan sekarang adalah, berapa serius pemerintah bertekad untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan bukan hanya puas pada pelaporan angka kemiskinan yang sering kali bertentangan dengan realitas yang ada. 

Memerangi Kebodohan

Abraham Kuyper, seorang Perdana Menteri Belanda, yang terkenal dengan politik etisnya, yang menguntungkan Indonesia pada masa Penjajahan Belanda, dalam pidatonya pernah mengatakan, “tugas untuk memelihara dan mengusahakan bumi memerlukan pengetahuan. 

Untuk menyingkapkan potensi yang terkandung di dalam alam, atau mengarahkan kekayaan liar yang ada di dalam alam, manusia memerlukan kepandaian.” Pengetahuan dan kepandaian itulah yang menyebabkan banyak Negara yang miskin sumber alamnya, seperti Korea Selatan misalnya, telah berhasil menjadi Negara maju, karena mampu mengolah alam yang dianugerahi Tuhan. 

Sebaliknya ada Negara dengan sumber alam yang kaya, seperti Indonesia, namun rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengolah alamnya. Kebodoham membuat manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah alam, dan tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya melalui alam. 

Demikian juga kegagapan terhadap tekhnologi telah membuat Negara-negara dengan sumber alam melimpah tidak berhasil memanfaatkan sumber alamnya, sebaliknya Negara-negara dengan sumber alam yang minim, namun memiliki tenaga-tenaga yang akrab dengan tekhnologi telah mampu menarik manfaat dari kelimpahan sumber alam yang dimiliki oleh Negara-negara lain, khususnya dari Negara-negara miskin dengan kualitas kompetensi tenaga kerjanya yang lemah. 

Banyak rakyat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan bukan karena mereka malas, tetapi karena memiliki kompetensi yang rendah, tak terdidik dan hidup kurang gizi. Malangnya, keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini untuk memerangi kebodohan masih terbilang minim, itu terlihat dari perdebatan alot mengenai anggaran pendidikan yang juga terkait dengan peningkatan kualitas guru. 

Melawan ketidakadilan 

Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kebodohan manusia, tetapi juga oleh ketidakadilan. Mengenai hal ini Penulis kitab Pengkhotbah menjelaskan, “Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi dibawah matahari, dan lihatlah air mata orang –orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena dipihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan” ( Pengkhotbah 4:1) Secara harfiah memang manusia bukan serigala atas sesamanya, manusia tidak saling memakan sesamanya. Tetapi dalam masyarakat yang tidak menghargai keadilan, manusia yang kuat memanfaatkan manusia yang lemah, dan yang lemah tak mampu memghindarinya. Ini adalah suatu kejahatan. 

Ketidak adilan, penindasan terhadap orang miskin, atau yang menyebabkan kemiskinan adalah salah satu persoalan serius yang menyebabkan kemiskinan terus bertambah, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha, lebih parah lagi jika kejahatan itu dilakukan dalam perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. 

Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, suap, merupakan persoalan serius yang membuat penduduk miskin terus bertambah. Penebangan hutan secara liar biasanya dilakukan melalui kerja sama antara pengusaha dan penguasa, pembabatan hutan secara semena-mena telah membuat rakyat miskin dengan pendidikannya yang rendah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhannya melalui hasil hutan, belum lagi dengan adanya ancaman banjir yang makin memiskinkan mereka. 

Manusia yang kuat membengkokan hukum dan undang-undang untuk melampiaskan kerakusannya, itu adalah kejahatan yang memiskinkan manusia lainnya dan telah dilakukan sepanjang jaman. Kejahatan itu juga terlihat pada pengelolaan sumber daya alam yang tak membuat rakyat disekitarnya mengalami peningkatan taraf hidup, demikian juga dengan kecurangan dalam persaingan usaha, pemberian kredit usaha dll. 


Kemiskinan memang terus menjadi persoalan bagi negeri ini, tapi bukan berarti Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, tetapi itu lebih disebabkan karena pemerintah dan kita kurang konsisten untuk berjuang melawan kemiskinan. Pemerintah memang wajib bekerja keras untuk melawan kemiskinan, namun perjuangan melawan kemiskinan semestinya tidak hanya menunggu niat baik pemerintah, melainkan harus dimulai dari setiap pribadi di negeri ini. 

Berjuang untuk menjadi cerdas dan mencerdaskan bangsa ini untuk memiliki kemampuan mengelola alam Indonesia yang subur dan bertindak adil terhadap sesama, adalah formula ampuh untuk melawan kemiskinan yang mesti kita kerjakan dan bukan untuk sekedar didengungkan apalagi hanya menjadi komoditas parta-partai politik.

Dr.  Binsar A. Hutabarat 

Kemerdekaan dan Ekonomi Pancasila



Kemerdekaan adalah “jembatan emas” untuk memerdekakan rakyat Indonesia. 



Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia harus berjuang memanfaatkan seluruh kekayaan alamnya secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat. 

Pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-64 ini, kita perlu bertanya, apakah kemerdekaan itu sungguh-sungguh telah menjadi “jembatan emas” bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat? 

Apakah Negara Republik Indonesia telah dan masih terus memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan seluruh kekayaan alamnya hanya untuk kesejahtaraan rakyat? 

 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dalam kongres ke-17 di Bukittinggi, Sumatera Barat, menyimpulkan, ekonomi Indonesia, saat ini, didominasi oleh asing. Ini terjadi karena Indonesia telah membuka diri terlalu jauh terhadap investasi asing. 

Akibatnya, sejumlah bidang strategis yang awalnya dikuasai negara kini telah dikuasai asing. Padahal, bidang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut, menurut UUD 1945, harus tetap dikuasai negara. 

 Beberapa abad yang lalu, Francis Bacon sudah mengingatkan bahwa landasan teleologis ilmu ialah meningkatkan kesejahteraan manusia. Ilmu (yang memberikan pengetahuan) dan teknologi (yang menunjukkan cara untuk memakai pengetahuan itu) memberikan kemampuan pada manusia untuk dapat mengolah alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Itulah sebabnya pengetahuan dan kepandaian telah membuat negara yang miskin sumber alam, seperti Korea Selatan, Jepang, dan khususnya negara-negara Barat, berhasil memajukan negeri mereka. 

 Kemampuan mengolah alam dengan menggunakan teknologi menjadikan negara maju bukan saja dapat memaksimalkan hasil alam mereka, tapi juga telah memberikan mereka kemampuan untuk mengolah hasil alam dari negara-negara yang melimpah sumber alamnya, namun gagap dalam teknologi. 

 Kemajuan teknologi kemudian menimbulkan persoalan baru dalam hubungan antarnegara. Kemajuan teknologi membuat negara-negara maju tergoda untuk merampas kedaulatan negara-negara miskin yang merdeka melalui penguasaan ekonomi demi memuaskan nafsu serakah manusia. 

Teknologi sesungguhnya tidak netral dan teknologi telah dikuasi oleh nafsu manusia untuk berkuasa. Kemajuan teknologi terbukti telah melahirkan era baru penjajah di bidang ekonomi. Ini merupakan fenomena baru setelah Perang Dunia II, dan Indonesia adalah salah satu korbannya. 

 Bacon juga menurunkan diktum yang tersohor bahwa ilmu adalah kekuasaan dan teknologi adalah tangan ilmu. Perusahaan multinasional yang menguasai Indonesia dengan kepemilikan teknologi tinggi haruslah dicurigai. 

Pemerintah Indonesia jangan berpikir bahwa perusahaan multinasional itu akan membagi keuntungannya dengan adil dengan Indonesia, apalagi ketika terjadi perselingkuhan antara penguasa dan perusahaan multinasional. 

Hasil pembangunan tidak akan diarahkan untuk pemenuhan kepentingan hidup orang banyak. Secara de jure, Indonesia masih menjadi negara yang merdeka, namun kedaulatan negara terus mengalami krisis. 

Tergerusnya kedaulatan di bidang ekonomi otomatis akan membuat kemerdekaan tidak lagi efektif sebagai jembatan emas untuk menyejahterakan rakyat, yang masih banyak hidup dalam kemiskinan. 

Jika kondisi ini dibiarkan, bukan mustahil Indonesia akan menjadi negara gagal, sebagaimana terjadi pada negara-negara di benua Afrika. 

 Ekonomi Pancasila 

 Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 secara indah melukiskan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” 

 Pembangunan Indonesia adalah hasil kerja sama seluruh rakyat Indonesia untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menetapkan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan melalui pengelolaan alam Indonesia yang dikuasai oleh negara. 

Makin lebarnya jurang antara yang kaya dan miskin mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pembangunan bangsa Indonesia. Hal yang sama dijelaskan oleh sila kelima dari Pancasila. 

Pembangunan masyarakat, termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi, harus memberikan keadilan bagi semua rakyat. Kelima sila Pancasila itu oleh Soekarno diperas menjadi satu sila, yakni Gotong Royong, yang bagi Soekarno merupakan intisari dari Pancasila, dan menjadi dasar bagi pembangunan Indonesia, yakni suatu pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dalam hal ini bagi seluruh rakyat. 

 Masih relevannya Ekonomi Pancasila ini, juga diteguhkan oleh ISEI dalam kongres ke-17 di Padang, yang mengusulkan agar Indonesia kembali ke Ekonomi Pancasila. 

Denasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, yang telah menguasai bidang-bidang strategis di negeri ini, harus segera dilakukan untuk mengobati krisis kedaulatan, yang kini terjadi di Indonesia. Hanya dengan cara inilah Indonesia bisa mencapai tujuan negara adil dan makmur. 

Binsar Antoni Hutabarat

Aparatus Koersif