Kartel Tarif Dan Moralitas Bisnis




Kartel Tarif menunjukkan bahwa ada yang salah dalam prilaku bisnis di negeri ini. Pemerintah perlu menjaga moralitas bisnis untuk menegakkan keadilan.


   Desakan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Huzna Zahir baru-baru ini, agar para operator telepon seluler segera menurunkan tarif Short Message Service (SMS) yang bernuansa bisnis tidak adil dan merugikan konsumen, terkait bisnis kartel dalam penerapan tarif SMS, perlu disikapi serius. 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam hal ini sudah semestinya merespons penemuan tersebut. Rakyat telah cukup banyak menderita dan tak perlu lagi dibebani, sebaliknya usaha untuk meringankan beban dan penderitaan rakyat harus menjadi kepedulian semua, termasuk pengusaha bisnis operator telepon seluler. 

 Keberangan Ketua YLKI sesungguhnya dapat dipahami, ada informasi, produksi SMS tersebut hanya sekitar Rp. 76 per SMS, sedang tarif yang diberlakukan operator rata-rata sebesar Rp. 250 hingga Rp. 350 per SMS, berarti Operator seluler telah merengguk profit 400 persen, sejumlah keuntungan yang sangat besar ditengah-tengah kondisi rakyat yang kebanyakan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal, rakyat sangat membutuhkan sarana informasi layaknya telepon seluler, dan sudah semestinya kehadiran telepon seluler dengan segala kemudahannya, khususnya fasilitas SMS, menjadi sarana yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui kemudahan usaha, lebih ironis lagi, keuntungan itu diraih melalui cara yang tidak adil, suatu persekongkolan pengusaha kelas kakap. 

 Timbul pertanyaan, mengapa ketidakadilan bisnis kartel dalam penerapan tarif SMS itu baru terungkap setelah berlangsung lama, dan mengapa tampaknya pemerintah belum mengambil tindakan serius, apakah ada keengganan pemerintah untuk mengintervensinya? 

 Dampak negative ekonomi Pasar. Kritik yang bertubi-tubi terhadap penerapan ekonomi pasar yang dilakukan pemerintah, dan seakan sama sekali tak ada lagi kontrol pemerintah, khususnya terkait dengan problem ketidak adilan, bukan tanpa dasar. 

Kita tentu paham, pasar bebas mengandung bahaya tertentu, yaitu intoleransi terhadap mereka yang dimarginalisasikan. Mereka yang lemah, miskin, baik materi maupun informasi, akan selalu menjadi objek kerakusan mereka yang kuat, apabila kondisi ini dibiarkan, tentulah yang miskin tetap akan hidup dalam penderitaan dan kemiskinan, tanpa kesempatan untuk merubah nasibnya. 

Moralitas, yang oleh Adam Smith dianggap sebagai “invisible Hand”, tangan yang tidak kelihatan, yang mengendalikan ekonomi pasar untuk dapat befluktuasi secara adil, terbukti hanyalah impian kosong. 

Nafsu kerakusan manusia membuat mereka yang kuat sering kali berusaha memanfaatkan seluruh kelebihannya, tanpa peduli dengan nasib si miskin, ada adagium yang mewakili kebenaran tersebut, mereka yang kaya terus bertambah kaya, sedang mereka yang miskin akan tetap berada dalam lembah kemiskinan”, itulah yang terjadi dalam bisnis kartel penetapan tarif SMS jika memang terbukti. 

 Globalisasi yang kini didorong oleh pasar bebas harus diakui menyisakan masalah tersendiri, yaitu telah menciptakan jurang antara Negara kaya dan Negara miskin yang makin melebar, dan itu juga terjadi pada banyak negara, termasuk di Indonesia. 

 Rakyat yang sangat membutuhkan media informasi, khususnya dalam meningkatkan taraf hidupnya, terhambat, karena tingginya biaya yang harus dibayar per SMS, sedang operator SMS yang umumnya adalah pemilik modal, terus bergelimang dengan keuntungan yang makin memperkaya mereka, tidaklah mengherankan jika dalam bisnis ini terus saja bermunculan operator-operator baru, dan tidak juga mengherankan, jika bisnis itu terus merajalela sampai kedaerah-daerah yang tak terjangkau jaringan telepon kabel, memang ada manfaat besar dari kehadiran teleon seluler itu, namun realitas yang menyedihkan adalah, mereka yang dirugikan bukan hanya yang kaya, tetapi khususnya rakyat yang sedang dalam kondisi miskin, di kota-kota besar, telepon celuler juga telah digunakan oleh pedagang kecil, pembantu-pembantu rumah tangga, buruh, tukang ojek, juga para tukang Becak yang memiliki pandapatan amat minim, namun masih harus dihambat komunikasinya dengan tingginya biaya SMS. 

 Problem Ketidakadilan. 

 Ekonomi memang tidak dapat tumbuh jika terus diintervensi Negara begitulah tesis liberalisme yang melahirkan pasar bebas, hal itu ada benarnya, tetapi memiliki keterbatasan, karena tidak semua bidang usaha bisa diambil oleh swasta, orientasi individu dalam berusaha yang semata-mata tertuju pada profit pribadi mengakibatkan bidang-bidang yang tidak menguntungkan, meski dibutuhkan, tidak akan diambil oleh swasta, pemerintah dalam hal ini harus mengambilnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat. 

Di Negara Amerika Serikat yang adalah pendukung utama pasar bebas sekalipun, tidak ada seorang pun pengusaha swasta yang ingin mengambil alih NASA, karena memang tidak menguntungkan, dan pemerintah mesti mengelolanya walau terus merugi. 

 Hal yang perlu diwaspadai adalah Usaha yang berorientasi pada profit itu tidak mustahil akan merampas kebebasan yang lain dalam berusaha. Pemerintah dalam hal ini yang berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat semestinya berperan untuk menciptakan keadilan, KPPU dalam hal ini berkewajiban untuk mendeteksi kecurangan yang ada. 

Kartel penerapan tarif SMS jika ini benar terjadi, semestinya perlu diambil tindakan agar tidak lagi merugikan masyarakat. Tidaklah mengherankan mengapa Mohammad Hatta menawarkan koperasi, karena itu tidak dimiliki pribadi, usaha dimiliki secara bersama, dalam ekonomi pasar social ini Negara memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding ekonomi pasar bebas, yaitu dalam hal pembagian keuntungan, sehingga peristiwa kartel tarif SMS tentu tidak akan terjadi. 

Pemerintah dalam hal ini terkait ketidak adilan dalam kartel penerapan tarif perlu mengeluarkan regulasi untuk menciptakan keadilan. Moral Bisnis Indonesia Kartel penerapan tarif SMS jika terbukti, merupakan potret kelam bisnis Indonesia. Kita semua tentu setuju, dunia bisnis bukanlah daerah bebas nilai. 

Apalagi untuk orang Indonesia yang terkenal relegius, bisnis memiliki nilai-nilai etis yang dipengaruhi oleh agama para pelaku bisnis. Mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, dan mau tak mau harus bergantung pada produk tersebut adalah tindakan yang tidak etis, dan tarif SMS yang jelas-jelas sangat berpengaruh bagi banyak orang untuk meningkatkan usahanya dan untuk menambahkan pendapatannya sudah seharusnya dibuat semurah mungkin, suatu kebutuhan masyarakat umum sudah semestinya dibuat semurah mungkin. 

 Dengan keuntungan kecil namun memiliki pasar yang luas, perusahaan telepon seluler akan tetap eksis, sebaliknya dengan menetapkan tarif yang tinggi peran maksimal telepon seluler tidak akan tercapai, kecuali hanya memenuhi napsu kerakusan untuk mendapatkan profit sebasar-besarnya, kemajuan tekhnologi telepon seluler untuk Indonesia ternyata belum didedikasikan untuk kepentingan orang banyak, ini adalah potret kelam bisnis tanpa moralitas yang harus segera diakhiri. 

Tekat telkom untuk menurunkan biaya telepon tidak lama lagi patut dicontoh oleh para operator telepon seluler. 

Binsar Antoni Hutabarat


Intoleransi bukan jalan Pancasila

 



 

Intoleransi dan jalan Pancasila sama sekali tidak memiliki kesesuaian. 

Meningkatnya intoleransi  dalam hubungan antaragama jelas mengindikasikan bahwa jalan Pancasila sudah mulai ditinggalkan, dan ini tentu amat berbahaya bagi keutuhan republik ini.

 

 

Berdasarkan survei Setara Institut baru-baru ini terhadap 1.200 responden dari Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang (Jabodetabek) dilaporkan bahwa  warga Jabodetabek cenderung semakin intoleran dalam kehidupan beragama. Intoleransi warga itu  terlihat dari angka 49,5 persen responden yang menolak keberadaan rumah ibadah lain di dekat tempat tinggal mereka.

 

Lebih lanjut Setara mengungkapkan, sejak 2007-2009 tercatat 691 pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat, Jakarta dan dipinggiran Ibu Kota, seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Pada tahun 2010 sedikitnya terjadi 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, yang diklasifikasikan menjasi 286 tindakan. Itu terjadi pada 20 provinsi dengan tingkat pelanggaran tertinggi adalah di Jawa Barat (91 peristiwa), Jawa Timur (28 peristiwa), DKI Jakarta (16 peristiwa), Sumatra Utara (15 peristiwa), Jawa Tengah (10 peristiwa).

 

Ironisnya, sebagian besar tindakan pelanggaran kebebasan beragama itu melibatkan para penyelenggara negara, dari 286 tindakan pelanggaran kebebasan beragama, 103 tindakan diantaranya melibatkan negara, baik pejabat publik yang memberikan pernyataan provokatif maupun pembiaran terhadap kekerasan yang mengatasa namakan agama tersebut.

 

 

Jalan Pancasila

 

Meningkatnya intoleransi agama pada akhir-akhir ini sesungguhnya tidak memiliki akar sejarah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.  Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), Seorang sejarahwan Inggris yang tersohor, dan pernah berkunjung ke Indonesia menegaskan bahwa dalam hal toleransi beragama indonesia adalah sebuah contoh yang patut diikuti.

 

Menguatnya intoleransi agama yang kemudian menjamakkan kekerasan agama jelas mengindikasikan bahwa kecintaan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai bersama masyarakat Indonesia kini kian meredup, jika tidak ingin dikatakan bahwa telah terjadi penghianatan terhadap nilai-nilai Pancasila yang menjadi konsensus bersama negeri ini.

 

Penerimaan terhadap identitas agama-agama yang beragam dan berbeda, mengutip T.B. Simatupang, “Pancasila ibarat payung yang lebar yang menaungi agama-agama,” bukan hanya mengindikasikan tingginya toleransi masyarakat Indonesia, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa agama-agama itu mempunyai kontribusi penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia dan itulah sebabnya di negeri ini agama-agama menduduki posisi yang terhormat, hak beragama diakui sebagai hak yang paling asasi, dan oleh konstitusi diakui sebagai hak sipil setiap individi di negeri ini. Realitas itu lah yang kemudian mempopulerkan Indonesia sebagai negara tempat persemaian yang subur bagi agama-agama.

 

Jalan Pancasila yang memberikan naungan bagi agama-agama yang beragam di negeri ini amatlah tepat. Pluralisme agama berdasarkan jalan Pancasila dalam hal ini harus dimaknai sebagai rumah bersama bagi agama-agama, keunikan agama-agama tetap diakui keberadaannnya. Dengan demikian jelaslah, menerima Pancasila berarti sama saja dengan mengakui penerimaan terhadap pluralisme agama, meski tentunya itu tidak boleh diartikan sebagai paham yang menegasikan kebenaran (truth) agama. Karena menerima pluralisme sama sekali jauh dari usaha untuk merelatifkan kebenaran agama-agama.

 

Jalan sinkretisme untuk mempertemukan agama-agama dengan menyangkali keunikan agama-agama adalah menyangkali realitas keberagaman dan keberbedaan agama-agama itu sendiri. Mengutip Diana L Eck, pandangan ini lebih layak disebut sebagai paham relativisme, dan bukan pluralisme. Dan ini bukanlah jalan Pancasila.

 

Usaha menemukan titik temu agama-agama semestinya tidak boleh menafikan keunikan agama-agama. Keterbukaan terhadap agama-agama yang berbeda tidak boleh mengharamkan komitmen terhadap keunikan agama-agama tersebut. Menolak adanya yang absolud dengan mengabsoludkan yang relatif sebenarnya menunjukkan adanya kesalahan berpikir, karena mengabsoludkan yang relatif sama saja meniscayakan yang absolud, yang disangkali itu.

 

Jalan sinkretisme bukanlah jalan yang tepat untuk mencari titik temu antara yang plural dan yang berbeda itu. Keyakinan akan adanya nilai-nilai yang dimiliki bersama, dan nilai-nilai bersama itu sesungguhnya dapat mempertemukan agama-agama yang berbeda itu untuk dapat hidup bersama merupakan jalan yang lebih tepat dibandingkan jalan sinkretisme, dan jalan ini adalah jalan pancasila. Jalan yang tetap mengakui keunikan identitas agama-agama yang beragam dan berbeda itu.

 

Pluralisme, yang didasarkan pada pancasila harus dimaknai sebagai perjumpaan komitmen-komitmen semisal perbedaan agama, untuk kemudian membangun hubungan sinergis antar agama. Agama-agama yang beragam dan berbeda itu mesti berusaha mencari sintesa dari keragaman yang ada tersebut. Semangat “Bhineka tunggal ika” yang anti intoleransi menempatkan perbedaan sebagai sebuah kekayaan dan bukan ancaman.  Pada konteks ini jelas bahwa Pancasila berfungsi sebagai rumah bersama bagi agama-agama yang beragam dan berbeda itu.

 

Bahaya disintegrasi

 

Para pendiri bangsa ini telah sepakat, negara, bangsa dan masyarakat Indonesia yang akan dibangun adalah negara bangsa dan masyarakat Pancasila. Karena itu mereka menetapkan nilai-nilai Pancasila harus menjiwai batang tubuh dari UUD 45 yang menjadi dasar bagi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Seperti dikatakan Eka Darmaputera, “Pancasila merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama (values consensus).”

 

Dapat dibayangkan, betapa berbahayanya apabila Pancasila tidak lagi menjadi nilai-nilai bersama, yang menjadi landasan etik dan moral bangsa Indonesia. Apabila setiap orang individu dan kelompok memiliki landasannya sendiri-sendiri, dan kemudian menolak Pancasila sebagai nilai-nilai bersama yang menjadi dasar moral bersama, maka pada kondisi ini dapat dikatakan, Indonesia sedang menghadapi bahaya disintegrasi bangsa, masing-masing individu, atau kelompok mengambil jalannya sendiri-sendiri.

 

Menegasikan nilai-nilai bersama sama saja dengan menyangkali adanya dasar moral bersama, ini akan mengakibatkan kaburnya norma-norma apa yang baik dan yang jahat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang salah, yang akhirnya bermuara pada terjadinya krisis moral. Merajalelanya korupsi, mafia hukum, kekerasan agama di Indonesia sesungguhnya berakar pada krisi moral tersebut.

 

 

Krisis moral itulah yang menyebabkan pejabat pemerintah tidak lagi malu-malu melakukan politisasi agama demi melatenkan kekuasaannya, aparat pemerintah tidak bersikap netral dalam mengatasi konflik agama, melakukan pembiaran terhadap kekerasan agama, dan berakibat memicu naiknya intoleransi agama di negeri ini yang amat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

 

 Karena itu, untuk terpeliharanya integrasi bangsa ini, pilihan kita hanya satu, yakni kembali kejalan pancasila, jalan yang telah kita sepakati bersama, dan secara bersama menumbuhkan semangat toleransi, kemudian bergerak lebih jauh untuk menghargai pluralisme yang adalah jalan pancasila.


Binsar A. Hutabarat

https://www.joyinmyworld.com/2020/12/intoleransi-bukan-jalan-pancasila.html


Technology Used by Successwful Businesses

5 Common Online Dating Mistakes You Should Avoid

 






5 Common Online Dating Mistakes You Should Avoid

By Abdul Waheed Zafar  |   Submitted On May 03, 2021

  


With the passage of time, the world continues to change. Today, you can find a lot of things online, such as homes, cars, and even jobs. In fact, the internet can help you find love as well. According to statistics, online dating is a huge industry and generates revenue of around $1.25 billion. Before you contact a prospective partner, make sure you do your search the right way. Taking wrong steps will be a hurdle in the process. Given below are some common mistakes you should avoid when looking for a date on the web.

1. Don't upload Your Best pictures

Often, most people look quite different in real life, unlike their photos. Therefore, you don't want to end up making the mistake of posting your best photos on your profile on a dating site. Instead, what you should do is post everyday photos, not the ones that give that movie star look.

2. Don't avoid reading Member Profiles

When it comes to creating profiles on the web, people invest a great deal of effort. So, what you need to do is read each profile that catches your eyes. If you don't fall in the age or location range given on a profile, don't bother contacting them.

If you love pets, contact only a person who is not allergic to pets, especially cats. It takes a lot of time and energy to read dating profiles online. In the long run, you may find it even difficult to find a good date if you keep repeating the same mistake.

3. Be Careful What You Say

If you think people on dating sites don't talk to each other, you are making a big mistake. Therefore, it's not a good idea to sit with your bum in two boats as it will ruin all your efforts and you may get caught red-handed.

4. Don't avoid dating people who have different interests

First of all, you should look for things that make you appealing to others. In other words, it's better to look for someone who shares the same interests as you. For instance, even if you think you won't be successful in dating an athlete, give it a shot.

5. Don't avoid Paid Membership plans

If you have never tried dating sites with paid memberships, you are making a mistake. Generally, people on paid dating websites tend to be more serious when it comes to looking for a relationship. Although the results are not guaranteed, you will be more likely to find a good dating partner on these sites.

In short, if you avoid these common mistakes, you will be more likely to find the best date.

HookUpScout is one of the best new craigslist personals alternatives. For more information, you can check out the website.

Article Source: https://EzineArticles.com/expert/Abdul_Waheed_Zafar/1306631

https://www.joyinmyworld.com/2021/05/5-common-online-dating-mistakes-you-should-avoid.html



Diskriminasi



Berdasarkan jumlah penderita HIV/AIDS, Papua menduduki urutan kedua terbanyak setelah DKI Jakarta. Namun, berdasarkan prevalensinya Papua menduduki urutan pertama di Indonesia. 

Itulah sebabnya pemerintah daerah Papua berusaha dengan segenap tenaga untuk menekan laju pertumbuhan HIV/AIDS yang mematikan itu.

Gubernur Papua, Barnabas Suebu telah mencanangkan tanggal 1 Desember 2009 sebagai hari gerakan seluruh masyarakat Papua dalam menanggulangi HIV/AIDS. Keputusan ini tentu saja harus mendapat dukungan seluruh masyarakat Papua, karena semua orang di Papua khususnya memiliki kepentingan yang sama, yakni menekan laju pertumbuhan HIV yang mengancam setiap orang di Papua.

Kita semua mafhum, HIV /AIDS bukan hanya mengancam mereka yang terlibat seks bebas, atau kelompok berisiko tinggi, tetapi juga pada istri dalam keluarga baik-baik dan anak-anak, yang merupakan gelombang keempat dan kelima penularan HIV/AIDS. 

HIV/AIDS pertama kali berjangkit dikalangan pria homoseksual dan para pengguna narkoba. Gelombang kedua pada para pekerja seksual. Gelombang ketiga pada para laki-laki pelanggan, kemudian menulari istri dan pacar mereka, dan selanjutnya pada anak-anak mereka. Salah satu persoalan klasik yang bisa menjegal perjuangan seluruh masyarakat Papua dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah pemberian stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Apabila kejadian itu terus berlanjut, bukan mustahil tekad mulia Gubernur Papua itu tidak akan mendapat dukungan seluruh masyarakat Papua. Karena itu, menurut penulis, pemerintah daerah Papua harus mendampingi gerakan tersebut dengan gerakan anti stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. 

Stigma dan Diskriminasi 

Stigmatisasi (sangka buruk) dan diskriminasi terhadap mereka yang menderita HIV/AIDS telah menjadi fenomena biasa di Indonesia, juga di Papua. Penderita HIV/AIDS dituding sebagai orang yang tidak bermoral dan pendosa. Dalam masyarakat Papua masih ada kepercayaan bahwa HIV/AIDS adalah akibat dari sebuah kutukan. Stigmatisasi dan diskriminasi itu mengakibatkan orang dengan HIV bukan saja sulit mencari pekerjaan, tetapi juga akan membuat mereka kehilangan pekerjaan, perumahan dan menghadapi berbagai hinaan, perlakuan yang tidak manusiawi. 

Media sudah banyak melaporkan penderitaan mereka yang disingkirkan oleh masyarakat. Tindakan itu lahir akibat kepanikan anggota masyarakat yang sangat takut terjangkit HIV/AIDS, karena kurangnya pengetahuan tentang HIV/AIDS dan cara menghindarinya. Ketakutan yang berlebihan itu sering kali mampu mengikis perasaan belas kasihan pada penderita HIV/AIDS. 

Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA di Papua terbaca jelas pada usulan pemaksaan penggunaan chips atau pemberian tato sebagai tanda pada penderita HIV yang berbahaya, yang dikuatirkan akan dengan sengaja menyebarkan virus itu kepada orang lain. Tujuannya adalah, dengan adanya chips itu orang yang belum terinfeksi bisa waspada ketika berdekatan dengan mereka yang menderita HIV, dan orang yang terinfeksi tidak akan berani secara sengaja menyebarkan virus tersebut kepada orang lain. 

Jika penderita HIV nekat menyebarkan virus itu pada orang lain, mereka akan terkena sanksi hukuman. Semangat diskriminasi beberapa anggota DPRD Papua itu bermuara pada usaha melegalkan tindakan diskriminasi itu dalam bentuk peraturan daerah provinsi (raperdasi), yang kemudian melahirkan kontroversi dan berakibat dihentikannya pembahasan raperdasi tersebut. Semangat pencetus aturan yang diskriminatif terhadap ODHA itu tentu tidak dengan sendirinya padam setelah pembekuan raperdasi yang kontroversial itu. 

Kepanikan karena takut terjangkit HIV/AIDS akan membuat mereka nekat, dan dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap ODHA dengan menghadirkan aturan-aturan yang diskriminatif untukmelindungi diri mereka. Ini adalah persoalan yang harus diatasi oleh pemerintah Papua untuk mensukseskan gerakan penanggulangan HIV/AIDS di Papua. 

Pemerintah daerah Papua perlu mendengar perasaan frustasi penderita HIV/AIDS sebagaimana yang pernah diungkapkan di Jakarta, 29 November 2006, lewat empat puluh orang penderita HIV/AIDS yang berdemo di bundaran Hotel Indonesia (HI) menolak perlakuan tidak adil yang mereka terima. Demonstrasi itu merupakan cetusan betapa pahitnya hidup penderita HIV/AIDS. Disamping harus berjuang melawan penyakit karena menurunnya kekebalan tubuh akibat terinfeksi HIV, mereka juga harus mengalami penderitaan karena ditolak oleh masyarakat, bahkan oleh anggota keluarga mereka. Suara frustasi penderita HIV pada demonstrasi itu tercetus saat mereka melontarkan ancaman akan menularkan virus yang ada dalam tubuh mereka kepada masyarakat umum, termasuk dokter dan aparat kepolisian jika diskriminasi terhadap mereka tidak dihentikan. 

Rumor tentang pelaksanaan ancaman itu kemudian juga terdengar di berbagai tempat, juga di Papua. Ancaman itu tentu saja amat menakutkan, tapi secara bersamaan mestinya mengingatkan masyarakat bahwa itu adalah luapan rasa frustasi ODHA yang tak lagi mampu menanggung penderitaan, dan membutuhkan pertolongan semua pihak. 

Penderita HIV/AIDS jangan lagi dibebani dengan stigmatisasi dan diskriminasi. Ancaman penderita HIV/AIDS yang sedang frustasi itu juga tidak boleh dijadikan “kambing hitam” atas tingginya penularan virus tersebut. Apalagi jika kemudian itu dijadikan dasar untuk melegalkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Kepanikan dalam menangani bencana HIV/AIDS bisa saja melahirkan kebijakan prematur yang bersifat diskriminatif. 

Kebijakan prematur tersebut tentu saja tidak produktif dalam mengatasi bencana HIV/AIDS yang sesungguhnya membutuhkan kerja sama semua fihak, baik penderita maupun mereka yang belum terjangkit, dan pemerintah daerah harus berusaha mengatasi persoalan itu. ODHA juga manusia Tepatlah apa yang dikatakan Prof Jonathan Mann (almarhum), perintis paduan ilmu kesehatan dan HAM Universitas Harvard dan mantan Direktur Program Global WHO, ketika menjelaskan bahwa program penanggulangan AIDS di suatu negara bisa berhasil dengan cara merangkul, “memanusiakan” orang-orang dengan HIV/AIDS. 

Penderita HIV/AIDS yang diterima dengan baik tentu saja akan bersedia ikut dalam usaaha penaggulangan wabah itu. Hanya dengan cara itulah keterlibatan seluruh masyarakat Papua dimungkinkan. Sesungguhnya, penderita HIV/AIDS memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya, kemanusiaan mereka tidak pernah terhapus karena penyakit yang mereka derita, apalagi penyakit itu juga bukan pilihan mereka. ODHA juga manusia dan kemanusiaannya itu tidak bisa tercabut. Perlakuan manusiawi itu akan membuat mereka tidak akan merelakan saudara-saudara mereka di Papua menderita penyakit yang sama dengan apa yang mereka sedang derita. 

Secara internasional, pengakuan pentingnya menghargai ODHA sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang mulia juga tertuang dalam deklarasi UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) pada tahun 2001. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara yang menandatangani deklarasi tersebut. Karena itu sudah seharusnya penggulangan HIV/AIDS di Papua, dan seantero Indonesia memerhatikan deklarasi itu. 

Penderita HIV/AIDS sudah semestinya mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dan dengan bekerjasama dengan merekalah kita bisa memutus rantai penyebaran penyakit itu. Anti Stigma dan Diskriminasi Sesungguhnya tak ada alasan sahih untuk mendiskriminasikan mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, apalagi saat ini banyak diantara mereka yang terinfeksi HIV/AIDS adalah anggota keluarga baik- baik. Melalui berbagai cara, HIV/AIDS menjangkiti banyak anggota keluarga baik-baik itu, bahkan diantara mereka yang menderita HIV/AIDS ada juga anak-anak, karena terlahir dalam kandungan ibu penderita HIV. 

Mengacu pada Deklarasi Universal HAM, siapapun tak boleh mencabut hak asasi seseorang, demikian juga sebuah virus HIV tidak bisa mencabutnya. Sikap-sikap yang diskriminatif dan mendeskreditkan kedudukan ODHA dalam masyarakat jelas pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan seluruh masyarakat Papua, hanya mungkin terjadi jika promosi anti stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dilaksanakan dengan konsisten dan konsekwen seiring dengan gerakan penanggulangan HIV/AIDS. Hanya dengan itulah program penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan seluruh masyarakat Papua dapat terwujud. 

Disamping itu, kampanye anti stigma dan diskriminasi yang menjadi bagian dalam program penggulangan HIV/AIDS ini juga akan menolong pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Papua, karena HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga memiskinkan keluarga yang terjangkit HIV/AIDS, apalagi jka mereka diperlakukan secara diskriminatif. 

Binsar Antoni Hutabarat 

Implementasi Kurikulum 2013

  


Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
bagi Anak Tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto
Putri Nurintan Aprilia*
*Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Makassar
Email: apriliaputrinurintan@gmail.com



ABSTRACT

This study aims to describe 1) How the implementation of the 2013 Curriculum in Islamic Religious Education Learning for Children with Disabilities at SLB Negeri 2 Jeneponto 2)

Supporting factors for the 2013 Curriculum on Learning Islamic Religious Education for Children with Disabilities in SLB Negeri 2 Jeneponto 3) Inhibiting factors for the 2013 Curriculum in Learning Islamic religious education for mentally retarded children at SLB Negeri 2 Jeneponto 4) strategies used by educators in learning Islamic education for children with mental retardation at special school 2 Jeneponto. The method used is a

case study method. The data analysis technique used is descriptive-analytical technique. The results showed that the implementation of the 2013 curriculum for learning Islamic

religious education for mentally retarded children at SLB Negeri 2 Jeneponto was not entirely in accordance with the standards in the 2013 curriculum. The priority of graduate competency is attitudes and skills while the mastery of knowledge is not

emphasized. Standard content, the material is simplified by the level of disability of students. Standard process, the learning process is carried out offline at home complying

with health protocols. Assessment standards are daily tests, midterm tests, school exams, and assessment of the learning process. The supporting factors are the personal competence of educators, facilities and infrastructure. The inhibiting factor is the ability of mentally retarded students, facilities and infrastructure, the role of parents and. The strategy used by educators is direct learning strategy.


Keywords: curriculum implementation 2013, Islamic religious education, mentally retarded children



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendekripsikan 1) Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Tunagrahita di SLB Negeri

2 Jeneponto 2) Faktor pendukung Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto 3) Faktor penghambat Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi Anak Tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto 4) strategi yang digunakan oleh Pendidik pada Pembelajaran

PAI bagi Anak Tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto. Metode yang digunakan merupakan metode studi kasus. Teknik analisis data yang digunakan teknik deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan implementasi kurikulum 2013 pembelajaran

Pendidikan Agama Islam bagi anak tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto tidak seluruhnya sesuai standar dalam kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan yang diutamakan adalah sikap dan keterampilan sedangkan penguasaan pengetahuan tidak

ditekankan. Standar isi, materi disederhanakan dengan level ketunaan peserta didik. Standar proses, proses pembelajaran dilaksanakan luring di rumah mematuhi protokol

kesehatan. Standar penilaian yaitu ulangan harian, ulangan tengah semester, sekolah, dan penilaian proses pembelajaran. Faktor pendukungnya yaitu kompetensi personal pendidik, sarana dan prasarana. Faktor penghambatnya adalah kemampuan peserta didik tunagrahita, sarana dan prasarana, peran orang tua dan. Strategi yang digunakan pendidik yaitu strategi pembelajaran langsung.

Kata Kunci: Implementasi Kurikulum 2013, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, AnakTunagrahita




PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pengalaman belajar

seseorang sepanjang hidup yang dilakukan

secara sadar untuk meningkatkan kemampuan,

pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan

tertentu. Menurut Undang-undang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I

Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan

merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan Negara.


Fajri (2021) menyatakan kurikulum

merupakan suatu rencana yang digunakan

sebagai pedoman dalam tercapainya tujuan

pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rancangan

dalam pendidikan memilki posisi yang strategis,

karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara

kepada kurikulum. Pendidikan di Indonesia

sekarang ini semakin pesat hal ini ditandai

dengan berubahnya kurikulum 2013 di sekolah.

Neolaka, dkk (2016) menyatakan kurikulum

2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan

kurikulum sebelumnya yang dirancangkan secara

menyeluruh, integritas, dan dinamis sehingga

menjadikan warga Indonesia yang berkarakter,

kritis serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa.


Aladin dan Kurnia (2019) menyatakan

Pendidikan Agama Islam merupakan suatu

program pendidikan yang menanamkan nilainilai ajaran islam dalam kegiatan pembelajaran

untuk membina peserta didik agar senantiasa

dapat mengamalkan ajaran agama islam dalam

kehidupannya. Penerapan kurikulum 2013 juga

telah diterapkan di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Somantri (2007) menyatakan SLB merupakan

layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan

khusus (ABK) mempunyai karakteristik khusus

seperti tunagrahita, tunarungu, tunanetra, dan

Autis yang akan bergabung dalam satu kelompok

belajar. Diantara seluruh jenis anak berkebutuhan

khusus yang pasti mengalami IQ di bawah rata-rata adalah anak tunagrahita.


Indonesia pada saat ini telah melaksanakan

kurikulum 2013 baik di sekolah reguler maupun

di sekolah SLB yang mana anak tersebut mereka

memerlukan perlakuan khusus dalam

pembelajaran, sementara pada kurikulum 2013

menekankan aspek pengetahuan sikap,

pengetahuan dan keterampilan menurut data

observasi awal pada pembelajaran pendidikan

agama islam pada aspek pengetahuan untuk anak

tunagrahita sangat sulit untuk dicapai hal ini

dapat dilihat pada saat pendidik mengajar peserta

didik harus menjelaskan materi secara berulangulang sehingga alokasi RPP yang diberikan

melewati batas waktu yang ditentukan selain itu

sarana dan prasana juga belum memadai seperti

belum tersedianya buku PAI sehingga pendidik

harus mencari buku dari berbagai jenjang dan

internet selain itu sarana dan prasana kelas juga

sangat kurang pada jenjang SMPLB hanya

terdapat satu kelas dibatasi dengan sekat hal ini

menimbulkan siswa tidak bisa fokus hal ini

menimbulkan sering keluar masuk kelas, tidak

bisa diam seperti bernyanyi, berlari dan suka

menjahili teman-teman di ruangan kelas

sehingga pendidik dituntut memiliki kesabaran

yang tinggi dalam menghadapi peserta didik

tunagrahita.


Berdasarkan latar belakang di atas, maka

permasalahan penelitian adalah; 1) Bagaimana

implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran

Pendidikan Agama Islam bagi Anak Tunagrahita

di SLB Negeri 2 Jeneponto?, 2) Apa saja faktor

pendukung implementasi kurikulum 2013 pada

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam

bagi anak Tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto?, 3) Apa saja faktor penghambat

implementasi Kurikulum 2013 pada proses

pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi

anak Tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto?, 

Putri Nurintan Aprilia | Implementasi Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Agama Islam 75

Di SLB Negeri 2 Jeneponto

(4) Strategi apa yang digunakan oleh pendidik

PAI bagi anak tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto?

Tujuan Penelitian ini adalah :1)

Mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013

pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam

bagi Anak tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto, 2) Mendeskripsikan faktor

pendukung implementasi kurikulum 2013 pada

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam

bagi anak tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto, 3) Mendeskripsikan faktor- faktor

penghambat implementasi kurikulum 2013 pada

proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam

bagi anak tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto. (4) Strategi yang digunakan oleh

pendidik PAI bagi anak tunagrahita di SLB

Negeri 2 Jeneponto?


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan

penelitian kualitatatif dan jenis penelitian yang

digunakan pada penelitian ini yaitu deskripstif

sederhana serta menggunakan metode studi

kasus. Hadjar (1999) menyatakan penelitian

deskripstif sederhana merupakan jenis penelitian

yang hanya sekedar melaksanakan pengukuran

terhadap kenyataan sebagaimana adanya, tanpa

melakukan manipulasi perlakuan atau subjek.”.


Fokus dalam penelitian ini adalah: 1)

Implementasi kurikulum 2013 pada

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Anak

Tunagrahita di SLB Negeri Jeneponto 2) Faktor

pendukung dan penghambat implementasi

kurikulum 2013 pada pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di SLB Negeri 2 Jeneponto. 3)

Strategi yang digunakan oleh pendidik pada saat

pembelajaran. Pendidikan Agama Islam di SLB

Negeri 2 Jeneponto Kabupaten Jeneponto.


Subjek penelitian ini yaitu Kepala Sekolah,

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum,

pendidik Pendidikan Agama Islam, peserta didik

tunagrahita kelas VII serta orang tua peserta

didik SLB Negeri 2 Jeneponto. Penelitian ini

dilaksanakan di SLB Negeri 2 Jeneponto

Provinsi Sulawesi Selatan. Tehik pegumpulan

data merupakan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik

deskriptif-analitis.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Gambaran Implementasi Kurikulum 2013

pada pembelajaran PAI di SLB Negeri 2

Jeneponto.

a. Standar Kompetensi Kelulusan

Pelaksanaan kurikulum Negeri 2

Jeneponto dalam hal pencapaian standar

kompetensi lulusan telah menerapkan aspek

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun

hasil penelitian standar kompetensi lulusan pada

pelajaran PAI pada peserta didik tunagrahita

belum berjalan secara maksimal. 


Pada aspek kompetensi sikap dan keterampilan dapat

diterapkan dengan baik hal ini dilihat dari

perilaku peserta didik yang dapat berkomunikasi

atau bersosialisasi dengan baik terhadap temantemannya dan dapat mampu menerapkan tata

cara berwudhu dan sholat serta dapat

menerapkan sikap yang terkandung dalam materi

surah yang telah diajarkan. 


Pada aspek pengetahuan pada anak tunagrahita kognitif)

sangat sulit dicapai. Hal ini dikarenakan

keterbatasan anak tunagrahita dalam menerima

materi pelajaran pemberian materi tidak begitu

ditekankan. Pemberian akademik sebanyak 30

persen dan sisanya keterampilan karena

menyesuaikan kondisi mereka.


b. Standar isi

 SLB Negeri 2 Jeneponto pada mata

pelajaran PAI melaksanakan kurikulum 2013

dengan bahan ajar, strategi pembelajaran, serta

media pembelajaran yang telah dirancang setiap

tahunnya. Bahan ajar PAI untuk anak tunagrahita

pendidik mengambil materi dibuku paket reguler

anak normal dikarenakan buku PAI khusus untuk

peserta ABK belum disediakan oleh pemerintah

sehingga, pendidik menyesuaikan materi dengan

kemampuan peserta didik atau level ketunaan

peserta didik lalu materi tersebut lebih

disederhanakan. 


Pendidik melihat bagaimana 

kemampuan atau karakteristik peserta didik

misalnya buku paket reguler yang dipilih oleh

pendidik untuk peserta didik kelas VII

tunagrahita ringan yaitu buku paket reguler kelas

III dan IV SD dikarenakan kemampuan peserta

didik tunagrahita sesuai dengan buku tersebut.

Media yang berikan berupa gambar dan al-quran

sesuai dengan materi yang diajarkan.


c. Standar Proses

Standar proses di SLB Negeri 2 Jeneponto

diawali dengan disusunnya suatu rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan silabus.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan

implementasi dari RPP, yang meliputi kegiatan

pendahuluan, inti dan penutup. 


Proses pembelajaran PAI dilaksanakan secara luring di

rumah peserta didik dengan mematuhi protokol

kesehatan COVID-19. Pembelajaran online tidak

efektif untuk peserta didik tunagrahita

dikarenakan keterbasan kemampuan peserta

didik. RPP yang digunakan pada saat

pembelajaran yaitu RPP BDR. Berdasarkan hasil

temuan Pelaksanaan standar proses pada mata

pelajaran PAI belum terlaksana secara maksimal.

Hal ini dikarenakan kendala pada kegiatan inti

yang menyebabkan alokasi waktu tidak sesuai

dengan RPP yang telah di susun oleh pendidik.


d. Standar Penilaian

Pelaksanaan standar penilaian pada

Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik

tunagrahita jenjang SMPLB mencakup ulangan

harian, Mid semester, UAS serta penialain

otentik.


2. Faktor Pendukung Implementasi

Kurikulum 2013 pada Pembelajaran PAI

bagi Anak Tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto.

a. Kompetensi personal pendidik dan sarana

prasarana masjid.

Kompetensi pendidik yang dimaksud yaitu

kesabaran pendidik dalam menghadapi peserta

didik tunagrahita pada saat pembelajaran

berlangsung. Pada saat pembelajaran

berlangsung pendidik sangat sabar dalam

menghadapi emosi peserta didik tunagrahita

ketika peserta didik tersebut tidak ingin belajar,

merasa bosan dan capek. Pendidik juga sangat

sabar saat mengajarkan materi secara berulangulang kepada peserta didik meskipun hasil

pemahaman tidak maksimal.


b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah yang

mendukung implementasi kurikulum 2013 yaitu

masjid. Masjid di SLB Negeri 2 Jeneponto

menyediakan mukenah, al-quran, iqra dan

sajadah sehingga jika ada pembelajaran yang

bersifat praktek dapat dilaksanakan di masjid.

Peserta didik di SLB Negeri 2 Jeneponto

biasanya melakukan sholat dhuha di pagi hari

bersama para pendidik dan Kepala sekolah.


3. Faktor penghambat Implementasi

Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam bagi Anak

Tunagrahita

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di SLB Negeri 2

Jeneponto yang belum terpenuhi yaitu ruangan

kelas. Pada jenjang SMP hanya memilki 1

ruangan kelas, ruangan ini digunakan untuk kelas

VII,VII dan XI yang dibatasi dengan sekat

tripleks sehingga pada saat pembelajaran peserta

didik kelas VII,VIII dan XI tergabung dalam satu

kelas. Hal ini menimbulkan peserta didik tidak

fokus kadangkala peserta didik iseng pergi ke

kelas lain untuk menjahili peserta didik lainnya.

Selain itu pihak sekolah juga belum

menyediakan LCD diruangan kelas sehingga

pendidik tidak dapat menggunakan media video

atau film.

b. Keterbatasan Buku PAI sebagai Sumber

Belajar

Buku PAI untuk anak ABK belum

disediakan oleh pemeritah sehingga pendidik

PAI mencari berbagai sumber buku dari berbagai

jenjang dan literature internet.

c. Kemampuan Peserta Didik

Peserta didik tunagrahita pada saat

pemberian materi sangat susah. Mereka mudah

lupa dengan apa yang diajarkan pendidik,

Konsentrasi mereka juga tidak dapat bertahan

lama. Hal ini memungkinkan ketinggalan peserta

didik dalam memahami apa yang diajarkan oleh

pendidik PAI sehingga pembelajaran akan

diulang berkali-kali dan memakan banyak waktu.


d. Peran Orang Tua

Pelaksanaan Pembelajaran luring terdapat

kendala pada peran orang tua ada beberapa orang

tua peserta didik yang belum terlibat aktif dalam

pembelajaran karena memiliki urusan di luar

kota sehingga sehingga pembelajaran luring di

rumah tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Padahal peran orang tua sangat penting dalam

pembelajaran anak berkebutuhan khusus.

4. Strategi Pembelajaran yang digunakan

Pendidik PAI pada Pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di SLB Negeri 2 Jeneponto

Pendidik PAI SLB Negeri 2 Jeneponto

menggunakan strategi pembelajaran langsung

yang dimana pembelajaran berpusat kepada

pendidik. Dalam strategi ini pendidik memegang

peranan yang sangat dominan. Berdasarkan hasil

observasi peneliti mengetahui bahwa pendidik

melaksanakan langkah-langkah pembelajaran

langsung seperti pada tahap pertama pendidik

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada

peserta didik menentukan materi pelajaran yaitu

materi surah An-Nars, memberikan motivasi

terhadap peserta didik agar berpartisipasi aktif

dalam pembelajaran. 


Pada tahap kedua pendidik

menjelaskan materi atau keterampilan unjuk

kerja, pada tahap ketiga pendidik membimbing

peserta didik untuk melafazkan surah An-Nasr

beserta artinya didamdipingi oleh orang tua

peserta didik, pada tahap keempat pendidik

mengevaluasi pemahaman dan kinerja peserta

didik dan memberikan umpan balik sesegera

mungkin dan disampaikan dengan jelas. 


Dan pada tahap kelima pendidik menyiapkan latihan

lanjutan pada situasi yang lebih komplek dan

pendidik memberikan tugas kelanjutan dari

proses pembelajaran, dan merupakan persiapan

untuk pertemuan berikutnya. 


Namun strategi pembelajaran langsung yang terapkan oleh

pendidik memiliki kendala pada tahap keempat

pada saat pendidik memberikan umpan balik

mengetahui kemampuan belajar peserta didik

dengan pertanyaan yang berkenaan dengan

materi yang diberikan untuk dan memberikan

kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya.

Tetapi realitanya tidak ada reaksi apa-apa dari

peserta didik.


Pembahasan

1. Gambaran Implementasi Kurikulum 2013

pada pembelajaran PAI Bagi Anak

Tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto

a. Standar isi

Pelaksanaan kurikulum SLB Negeri 2

Jeneponto dalam hal pencapaian standar

kompetensi lulusan telah menerapkan aspek

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini

sejalan dengan Permendikbud No. 54 tahun

2013 memaparkan yang menyatakan bahwa

standar kompetensi lulusan mencakup

kualifikasi sikap, pengetahuan (kognitif) dan

keterampilan.


b. Standar isi

Pelaksanaan kurikulum SLB Negeri 2

Jeneponto dalam hal pencapaian standar isi

pendidik mengambil materi dibuku paket

reguler anak normal kemudian menyesuaikan

materi dengan kemampuan peserta didik atau

level ketunaan peserta didik. Temuan ini sejalan

dengan teori Mulyasa (2014) penataan standar

isi berkaitan dengan penguatan materi melalui

evaluasi ulang ruang lingkup materi yang

meliputi: mengeliminasi materi yang yang tidak

esensial atau tidak relevan bagi peserta didik,

mempertahankan materi yang sesuai dengan

kebutuhan peserta didik dan menambahkan

materi yang dianggap penting dalam

perbandingan internasional.


c. Standar Proses

Pelaksanaan kurikulum SLB Negeri 2

Jeneponto dalam hal pencapaian Pelaksanaan

standar proses kurikulum SLB Negeri 2

Jeneponto dalam hal pencapaian standar proses

di awali dengan menyusun Rpp dan Silabus.

Temuan ini sejalan dengan Permendikbud No. 65

Tahun 2013 yang menyatakan bahwa

“Perencanaan pembelajaran dirancang dalam

bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar

isi.” Perencanaan pembelajaran meliputi

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran

dan penyiapan media dan sumber belajar,

perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario

pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP

disesuaikan pendekatan pembelajaran yang

digunakan.


d. Standar Penilaian

Pelaksanaan kurikulum SLB Negeri 2

Jeneponto dalam hal pencapaian pelaksanaan

standar penilaian meliputi ulangan harian, Mid

semester, UAS serta penialain otentik. Hal ini

sejalan dengan teori Permendikbud No 66 tahun

2013 Standar Penilaian Pendidikan merupakan

kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan

instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian pendidikan sebagai proses

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik

mencakup: penilaian otentik, penilaian diri,

penilaian berbasis portofolio, ulangan harian,

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester,

ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat

kompetensi, ujian nasional, dan ujian

sekolah/madrasah.


2. Faktor Pendukung impelementasi

kurikulum 2013 pada Pembelajaran

PAI bagi Anak Tunagrahita di SLB

Negeri 2 Jeneponto.


a. Kesabaran Personal Pendidik

Kemampuan personal yang dimaksud

merupakan kemampuan personal pendidik.

Pendidik PAI sangat sabar menghadapi peserta

didik tunagrahita pada saat pembelajaran. Hal ini

sesuai dengan teori Purba (2016) Para pendidik

yang mengajar di SLB harus memiliki kesabaran

dan ketabahan dalam melaksanakan tugasnya

sebagai pendidik dan pengajar anak-anak yang

mempunyai keterbatasan dan kekurangan baik

fisik maupun mental serta memiliki rasa care

yang tinggi terhadap peserta didiknya.


b. Sarana dan Prasarana

SLB Negeri 2 Jeneponto memiliki sarana

dan prasasarana masjid dengan peralatan ibadah

yang lengkap sehingga peserta didik dapat

melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di dalam masjid. Hal ini sejalan dengan

Peraturan Menteri Agama RI No.16 tahun 2010

tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada

sekolah pasal 24 menyatakan bahwa setiap

sekolah wajib memiliki sarana dan prasarana

sesuai standar nasional pendidikan untuk

penyelenggaraan pendidikan agama yang

meliputi, antara lain, sumber belajar, tempat

ibadah, media pembelajaran, dan perpustakaan.


3. Faktor Penghambat Kurikulum 2013

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

bagi Anak Tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto.


a. Sarana dan Prasarana

Kurangnya ruangan kelas membuat proses

pembelajaran terganggu selain itu belum

tersedianya LCD membuat pendidik tidak

bisa menampilkan media video atau film.

Oleh sebab itu sarana dan prasarana sangat

menunjang proses pembelajaran. Hal ini

sesuai dengan teori Kurniawan (2017)

kegiatan proses belajar mengajar akan

berlangsung efektif jika dilengkapi dengan

sarana dan prasarana yang baik seperti alat

bantu mengajar, laboratorium, aula, lapang

olah raga.


b. Keterbatasan PAI sebagai sumber belajar

Buku paket sebagai sumber belajar akan

sangat membantu komunikasi pendidik dan

peserta didik namun buku paket ABK belum

disediakan oleh pemerintah sehingga

Pendidik di SLB negeri 2 Jeneponto

mengambil materi dari buku paket anak

reguler. Temuan ini bertentangan dengan

Permendikbud No. 187 tahun 2014 tentang

kurikulum pendidikan khusus pasal 14 ayat 2

menyatakan bahwa “pemerintah

dan/pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangan masing-masing wajib

menyediakan sarana dan prasana yang

memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai

sesuai dengan kekhususannya bagi satuan

pendidikan penyelenggara pendidikan khusus.


c. Kemampuan Peserta Didik Tunagrahita

Peserta didik tunagrahita SLB negeri 2

Jeneponto melaksanakan kegiatan

pembelajaran secara luring sesuai dengan

protokol kesehatan COVID-19. Hal ini

dikarenakan karena peserta didik sulit untuk

melaksanakan pembelajaran secara online.

Temuan ini sejalan dengan teori Saputri

(2017) anak tunagrahita memiliki kesulitan

untuk berkomukasi dan memusatkan

perhatiannya sehingga dalam pembelajaran

membutuhkan pengendalian khusus berbeda

dengan anak lainnya. Oleh karena itu,

pendidik hendaknya berupaya untuk

membantu menangani kesulitan anak

tunagrahita dalam pembelajaran.


d. Peran Orang tua

Orang tua memberikan peran penting

terhadap kegiatan belajar anak berkebutuhan

khusus dalam lingkungan sekolah dan

memberikan peran terhadap pendidik dalam

menyusun perangkat pembelajaran melalui

hasil asesmen. Peran orang tua murid sangat

penting terhadap implementasi pendidikan

kebutuhan khusus serta bimbingan belajar di

rumah dan juga melanjutkan pelajaran dari

sekolah (Rosyid, 2017).


4. Strategi yang digunakan oleh

Pendidik PAI bagi Anak

Tunagrahita di SLB Negeri 2

Jeneponto.

Pendidik PAI menggunakan strategi

pembelajaran langsung yang dimana pendidik

memiliki peran dominan dalam proses

pembelajaran.Temuan ini sesuai dengan teori

(Harahap dkk, 2017) Strategi Pembelajaran

langsung merupakan pendekatan mengajar

yang disusun khusus untuk membantu proses

belajar peserta didik yang berkaitan dengan

pengetahuan deklaratif dan pengetahuan

prosedural yang terstruktur dengan baik yang

dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang

bertahap, selangkah demi selangkah. Adapun

Di SLB Negeri 2 Jeneponto

langkah-langkah strategi pembelajaran

langsung sebagai berikut:


a. Menyampaikan tujuan pembelajaran

peserta didik dalam hal ini pendidik

berperan menjelaskan tujuan,

menjelaskan materi, dan mempersiapkan

peserta didik.

b. Mendemonstrasikan pengetahuan dan

keterampilan dalam hal ini pendidik

berperan mendemostrasikan keterampila

atau menyajikan informasi tahap demi

tahap

c. Membimbing pelatihan dalam hal ini

pendidik berperan memberi latihan

terbimbing.

d. Mengecek pemahaman dan memberikan

umpan balik dalam hal ini pendidik

berperan mengecek kemampuan

kemampuan peserta didik serta

memberikan umpan balik.

e. Memberikan latihan dan penerapan

konsep dalam hal ini pendidik berperan

memberikan latihan untuk peserta didik

dengan menerapkan konsep yang

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari


SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kurikulum 2013 dalam

Pembelajaran PAI bagi Anak Tunagrahita di

SLB Negeri 2 Jeneponto tidak semuanya

sesuai dengan standar dalam kurikulum 2013.

Standar kompetensi kelulusan juga sama

dengan standar yang telah ditetapkan yaitu

meliputi aspek sikap dan keterampilan,

namun untuk pengetahuan tidak dapat

tercapai karena kemampuan peserta didik.

Materi pembelajaran sangat sederhana. Proses

pembelajaran lebih banyak dilakukan secara

luring di rumah peserta didik namun Rpp

yang digunakan yaitu RPP BDR. Penilaian

meliputi ulangan harian, Mid semester, UAS

serta penialain otentik


2. Faktor pendukung implementasi kurikulum

2013 dalam pembelajaran PAI bagi anak

tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto yaitu

kompetensi personal pendidik dan sarana dan

prasarana masjid.


3. Faktor penghambat implementasi kurikulum

2013 dalam pembelajaran PAI bagi anak

tunagrahita di SLB Negeri 2 Jeneponto yaitu

peserta didik sulit diberikan materi pelajaran,

sarana dan prasarana belum mencukupi

ruangan kelas, Peran orang tua yang belum

maksimal dalam pembelajaran luring di

rumah, dan buku-buku penunjang PAI belum

disediakan oleh pihak pemerintah.


4. Strategi yang digunakan oleh pendidik PAI

bagi anak tunagrahita yaitu strategi

pembelajaran langsung dimana pendidik lebih

berperan dominant dalam pembelajaran.

Adapun saran agar Lembaga Dinas

Pendidikan khususnya yang melayani

pendidikan khusus agar menyediakan buku

paket Pendidikan Agama Islam, memberikan

bantuan untuk membangun ruangan kelas di

SLB Negeri 2 Jeneponto sehingga peserta

didik dapat belajar diruangan kelas masingmasing serta dapat memberikan media LCD

di setiap kelas agar pendidik dapat

menggunakan media audio visual. Orang tua

hendaknya memberikan kerjasama terhadap

pendidik agar pembelajaran luring

dilaksanakan sesuai jadwal PAI. Peneliti

selanjutnya diharapkan dapat meneliti

pembelajaran PAI untuk anak tunagrahita di

SLB dari substansi manajemen pendidikan

yang lainnya atau tetap pada substansi yang

sama akan tetapi pada latar penelitian yang

berbeda.


DAFTAR RUJUKAN

Aladdiin, H. F. M., & Bagus, A. M. (2019).

Peran Materi Pendidikan Agama Islam di

Sekolah dalam Membentuk Karakter

Kebangsaan. Penelitian Medan Agama,

10(2), 155.

Depdikbud. Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia No.54 Tahun 2013 Tentang

Standar Kompetensi Kelulusan. Jakarta:

Depdikbud

Dedikbud. Undang-undang Dasar Republik

Indonesia No. 187 Tahun 2014 Tentang

Kurikulum Pendidikan Khusus. Jakarta :

Depdikbud

Fajri. (2021). Analisis Kompetensi Pedagogik

dan Profesional Guru Mata Pelajaran

Simulasi dan Komunikasi Digital

(SIKOMDIG) dalam Menerapkan

Kurikulum Nasional di SMK Negeri 1

80 

Journal of JETCLC, Volume 1 Nomor 2 April 2021 hal 74-81 3

Takalar. Jetclc 1. 1.

Hajar, Ibnu. 1999. Dasar-Dasar Metodolologi

Kualitatif dalam Pendidikan. Jakarta: Raja

Grafindo Persada

Harahap, M. A., Sinaga, A. I., & Halimah, S.

(2017). Penerapan Strategi Pembelajaran

Langsung dengan Metode Drill untuk

Meningkatkan Aktivitas Belajar dan

Keterampilan Pelaksanaan Ibadah Pokok

Bahasan Pengurusan Janazah di MTs AlMa’shum Rantauprapat Labuhanbatu. EduRiligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan

Keagamaan, 1(3), 362–368.

Harahap, Abri muhammad.dkk. (2014).

Penerapan Strategi Pembelajaran Langsung

dengan Metode Drill untuk Meningkatkan

Aktivitas Belajar dan Keterampilan

Pelaksanaan Ibadah Pokok Bahasan

Pengurusan Janazah di Mts Al-Ma’shum

Rantauprapat. Jurnal Edu Religia.1(3),354-

268

Kurniawan, N.-. (2018). Pengaruh Standart

Sarana Dan Prasarana Terhadap Efektifitas

Pembelajaran Di Tk Al-Firdaus. Jurnal

Warna : Pendidikan Dan Pembelajaran

Anak Usia Dini, 2(2), 14–26.

Neolaka,F., Manggoa, M., Nenotek, S. A.

(2016). Implementasi Kurikulum 2013 di

SMP Negeri 1 Kupang Tengah

Kabupaten Kupang Ajaran

2013/2014.Jurnal Pendidikan 1(10)2010-

2015

Mulyasa, E,. 2014. Pengembangan dan

Implementasi Kurikulum 2013. Bandung:

PT Remaja Rosdakarya

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan

Pendidikan Agama di Sekolah. Jakarta:

Kementrian Agama RI.

Purba, Syahfitri (2016). Studi Identifikasi

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Motivasi Menjadi Guru Sekolah Luar Biasa

Di Kota Medan. Jurnal Diversita,1(2),1-12.

Republik Indonesia. (2003). Undang - Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Presiden Indonesia

Rosyid, Muhammad (2017). Peranan Orang Tua

Anak Tunagrahita dalam Menunjang

Pelaksanaan Pendidikan di Slb-Ac Dharma

Wanita Kab. Sidoarjo. JPK (Jurnal

Pendidikan Khusus), 13(1), 38–48

Saputri, S., Ningsih, E. F., & Widyawati, S.

(2017). Analisis Kesulitan Anak

Tunagrahita Dalam Menyelesaikan Soal

Operasi Penjumlahan Di Sekolah Luar

Biasa (Slb) Harapan Ibu Metro. MaPan,

5(2), 187–200.

Somantri, Sutjihati. 2007. Psikologi Anak Luar

Biasa. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. Metode

Penelitian dan Pendidikan. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya


https://www.joyinmyworld.com/2021/05/implementasi-kurikulum-2013.html