Stop Penyerangan Kebebasan Beragama


Non-Kekerasan, Perdamaian, Transformasi


Para peneliti agama mengakui bahwa “tidak ada hal spesifik dari perbedaan antar agama itu sendiri yang bisa membuat agama memiliki kecenderungan untuk memicu konflik.”Penggambaran agama yang penuh kekerasan dan tidak toleran merupakan gambaran yang tidak lengkap.

Radikalisme sesungguhnya bukanlah wajah asli agama-agama yang di dalam dirinya terkandung misi perdamaian. Agama-agama di Indonesia, demikian juga di seantero dunia ini, pada dirinya sendiri harus menjadi solusi konflik, dan bukannya malah menjadi pemicu konflik.

Agama-agama di negeri ini sesungguhnya mampu menyelesaikan konflik dalam dirinya sendiri, demikian juga dengan konflik antaragama, karena perdamaian melekat dalam misi agama-agama.

Pemerintah tak perlu berteologi, karena itu urusan tokoh-tokoh agama, tapi pemerintah perlu intervensi untuk memproteksi agama-agama dari ancaman penyerangan kebebasan beragama. Pemerintah dalam hal ini tidak boleh tunduk pada sekelompok orang, apalagi membiarkan penyerangan terhadap kebebasan beragama yang mengancam kelompok agama apapun.

Jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan konstitusi dalam memberikan perlindungan kebebasan beragama, maka kerukunan beragama yang menjadi ciri khas negeri ini sejak lama tentu akan tetap terjaga dengan baik. Apalagi mayoritas rakyat di negeri ini memang gemar membangun kehidupan yang harmonis antaragama hingga saat ini.

Kita tentu setujua dengan analogi negara sebagai kapal dan Semua warga negara adalah penumpang kapal yang sama. Nakhoda sebuah kapal tidak memilihkan tujuan bagi penumpang. Tujuan adalah keputusan seluruh penumpang.

Masyarakat memercayakan diri kepada seorang nakhoda (pemimpin) hanya setelah mereka memutuskan tujuan bersama. Tujuan  negara yang merupakan kesepakatan bersama itu selanjutnya dituangkan dalam konstitusi sebuah negara.

Para ahli adalah pelayan bagi tujuan-tujuan yang ditetapkan warga negara secara keseluruhan. Wewenang para ahli adalah menunjukkan cara terbaik mencapai tujuan itu,  bukan menetapkan tujuan sendiri.

Semua pemimpin pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mestinya paham bahwa tugas mereka adalah menjalankan amanat konstitusi, dan bukannya melaksanakan keinginan sekelompok tertentu, apalagi kepentingan sendiri.

Pemerintah sebagai penerima mandat konstitusi mestinya tidak boleh membiarkan penyerangan terhadap kebebasan beragama terjadi di negeri ini. Sebaliknya pemerintah harus konsisten mendorong kehidupan yang saling menghargai antarwarga bangsa yang berbeda dan beragam agama.

Potret buram hegemoni agama yang meruntuhkan benteng kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menghiasi negeri ini, utamanya marak terjadi menjelang berakhirnya rezim orde baru yang otoriter, dan terus berlanjut hingga saat ini, harus segera disudahi, karena itu tidak sesuai dengan semangat misi agama-agama. Stop Penyerangan Kebebasan Beragama dan kuatkan toleransi antar umat beragama di negeri ini!


Binsar A. Hutabarat



Cheese of the Month Club

No comments:

Post a Comment