Perlukah UU Antipornografi dan Pornoaksi?





PERDEBATAN seputar Rancangan Undang- Undang RUU Pornografi dan Pornoaksi yang sedang digodok di DPR saat ini menjadi isu "panas". 

Kalau tidak salah, isu ini mulai mencuat (lagi) ketika Rhoma Irama menuding goyangan "ngebor" Inul Daratista sebagai salah satu jenis pornoaksi.

Inul sendiri membantah tuduhan Si Raja Dangdut itu sebagai sesuatu yang ber- lebihan dan tidak mempunyai dasar. 

Pertengkaran mereka sempat mereda, namun dengan adanya pembahasan RUU Antipornografi dan Pornoaksi, perselisihan kedua artis kondang tersebut kembali menjadi pemberitaan hangat.

Tingginya desakan dari sekelompok masyarakat agar RUU Pornografi dan Pornoaksi disahkan, pun tidak terlepas dari rencana terbitnya Majalah Playboy versi Indonesia. 

Bahkan, nyaris setiap hari ada demo besar untuk menolak Playboy khas Indonesia ini. Padahal kalau mau jujur, selama ini sudah sejak lama beredar majalah yang mungkin lebih "parah" dari Playboy yang bakal diterbitkan itu, namun tidak pernah ter-lalu diributkan.

Bahkan, VCD-VCD porno (blue film) juga bertebaran di mana-mana tanpa ada yang mau peduli. Mungkin karena tekanan terhadap pornografi sedang menguat, banyak pula kasus lama yang dinilai berbau pornografi, kini mulai ditangani. 

Anjasmara, yang dituding melecehkan Nabi Adam, akhir-akhir ini kasusnya mencuat lagi ke permukaan.

Masalah pornoaksi dan pornografi memang rumit. Jadi, bagaimana membuat UU-nya juga jelas bukan masalah sederhana.

Adalah fakta bahwa banyak pihak yang menginginkan adanya UU Antipornografi, namun sebaliknya tidak sedikit orang yang menolaknya. 

Sehingga, jika RUU Antipornografi disahkan karena dorongan kelompok tertentu, pastilah UU tersebut akan menimbulkan diskriminasi. 

Padahal UU seharusnya dibuat untuk memberikan kebahagiaan bersama sebagai sesama warga bangsa.

Definisi

Pro-kontra yang mengitari RUU Antipornografi dan Pornoaksi berawal dari belum adanya definisi "pornografi" yang dapat diterima secara bersama oleh semua kalangan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pornografi diartikan sebagai: (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, serta (2) bahan bacaan yang dengan sengaja semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

Persoalannya, setiap orang punya batas sendiri tentang mana tingkah laku erotis yang membangkitkan birahi, dan mana yang termasuk dalam unsur seni-bukan usaha untuk membangkitkan birahi seks. 

Pornografi juga melahirkan definisi yang beragam berdasarkan pengaruh pandangan suku, budaya, dan agama. 

Akibatnya tidak mudah untuk menarik nilai-nilai bersama yang akan dituangkan dalam UU Antipornografi tersebut.

UU Antipornografi dan Pornoaksi yang bisa menjadi sintesa nilai-nilai bersama semua suku, budaya, dan agama dapat saja diperlukan. 

Namun, itu terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang belum dewasa untuk menilai mana yang baik atau tidak menyangkut pornografi. Yang bahaya adalah jika UU tersebut dipergunakan oleh kelompok tertentu untuk melindungi keutuhannya, tanpa peduli kelompok lain.

Tindakan demikian adalah tindakan warga bangsa yang belum dewasa, sebab UU tersebut dapat diibaratkan sebagai larangan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa. 

Sehingga, tidaklah mengherankan jika belum lama ini Dr Boyke Dian Nugraha, pakar seksologi, di hadapan anggota legislatif yang tengah merancang RUU tersebut, mengatakan bahwa UU Antipornografi substansinya cenderung mencampuri urusan pribadi.

Ia berpendapat bahwa untuk mengatasi dampak pornografi, pendidikan seks lebih penting dibanding sebuah UU. 

Ia juga mengatakan bahwa ketika pendidikan seks dibe-rikan secara tepat, maka ancaman pornografi bukanlah sesuatu yang menakutkan. 

Proteksi yang terlalu berlebihan dalam pemilihan yang bersifat pribadi, merupakan cara pendidikan yang hanya berlaku untuk anak-anak.

Memang, setiap individu mempunyai hak yang melekat dalam dirinya, dan kebebasan untuk menikmati haknya dibatasi oleh penghormatan terhadap hak-hak orang lain. 

Jadi, pornografi yang mengganggu ketertiban umum, sebagai sesuatu hal yang bersifat asusila tidak dapat diizinkan.

Dan, kewajiban negara untuk menjaga hubungan bersama tersebut tanpa harus merampas hak-hak individu. 

Belum adanya UU Antipornografi tidak berarti tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggar hukum berkenaan dengan tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Karena hal tersebut sudah ada hukumnya.

Buktinya, Anjasmara-yang aksi "seni"-nya dinilai meresahkan kelompok ter-tentu, menghadapi proses hukum. Jadi, perangkat hukum terhadap pelanggaran susila (pornografi) telah ada sehingga tidak perlu merampas hak kebebasan individu.

Perdebatan

Adanya perdebatan dalam penyusunan RUU Antipornografi mengindikasikan bahwa dalam masyarakat Indonesia belum ada kesepakatan nilai-nilai bersama. 

Masyarakat Indonesia belum menyatu, sebab masih berupa kumpulan masyarakat. Walaupun Indonesia telah merdeka cukup lama (61 tahun), namun masyarakat yang Pancasilais belum juga terwujud.

Bahkan, di sana-sini timbul konflik. Rasa keindonesiaan belum tertanam kuat. Akibatnya, dalam transformasi Pancasila ke dalam hukum dan perundang-undangan, sering menimbulkan diskriminasi terhadap sesama warga bangsa. 

individu, kelompok yang ada sering tidak berusaha untuk menghormati kebebasan orang lain. Sebaliknya, setiap individu dan kelompok selalu berusaha untuk memaksakan kehendaknya. 

Transformasi Pancasila ke dalam UU seringkali tidak dijiwai oleh semangat Pancasila yaitu bhineka tunggal ika.

Dapat dipahami apabila RUU Antipornografi tetap ingin diusahakan untuk diundangkan maka berarti masyarakat Indonesia belum de- wasa, nyatanya, karena individu atau kelompok diizinkan untuk memaksakan nilai-nilainya yang partikular menjadi sesuatu yang universal. 

Dan, ketidakdewasaan tersebut juga nyata dari tindakan yang tidak menghargai perbedaan. Terlebih lagi, karena tentang definisi pornografi belum ada kata sepakat, maka tidak boleh ada suatu kelompok pun yang bisa memaksakan nilai-nilai partikular agama dan kepercayaannya melalui UU.

Untuk mengatasi tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari usaha yang haram, merusak moralitas manusia dengan memperdagangkan hal-hal yang bersifat pornografi, jalan terbaik adalah menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk mengatasi dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi.

Pada bagian ini, peran keluarga dan agama menjadi sesuatu yang penting. Moralitas keluarga yang terjaga dengan baik, melalui teladan orang tua, merupakan kekuatan yang mampu menahan semua usaha yang mau menghancurkan moralitas bangsa.

Demikian juga agama-agama seharusnya semakin menyadari bahwa ia bukan hanya merupakan suatu sistematisasi kepercayaan, tetapi juga harus mewujud dalam kehidupan umatnya. 

Apabila penegakan hukum dan UU yang telah ada berjalan dengan baik, hal tersebut cukup untuk membawa Indonesia ke dalam kehidupan moral yang lebih baik.Persoalannya, seringkali hukum yang dibuat susah payah, justru ditelantarkan.

UU tentang Antipornografi tampaknya tidak akan memberikan kontribusi positif. Terlebih lagi, karena menimbulkan pro-kontra yang belum selesai. 

Dengan demikian sudah seharusnya jangan buru-buru disahkan.Siapa yang berani menjamin UU Antipornografi tersebut dapat membuat Indonesia lebih bermoral? 

Kejahatan yang nyata-nyata di depan mata saja tidak pernah disentuh, apalagi hal-hal yang masih menimbulkan kontroversi. 

Sebagai negara terkorup di dunia dengan konflik antarsuku, budaya, dan agama yang sangat memprihatinkan, masihkah Indonesia merasa sebagai negara bermoral tinggi?

Bencana demi bencana melanda Indonesia, hanya sebagian kecil orang yang peduli, bahkan tidak jarang orang Indonesia yang tidak punya hati nurani, menyunat bantuan bagi orang-orang yang menderita. 

Apakah hukum Indonesia hanya cocok untuk orang kecil?Bukankah hanya orang kecil yang kesulitan men- dapatkan bacaan-bacaan pornografi, sedang orang-orang beruang tetap mendapatkan akses untuk mengonsum- sinya? 

Mudah-mudahan bukan hanya pemerintah yang berusaha bertindak bijak, tetapi semua warga bangsa juga belajar untuk menjadi bijak. 

Binsar Antoni Hutabarat

Sumpah Melawan Kemiskinan









Tanggal 28 Oktober 2007 kita merayakan 79 tahun Sumpah Pemuda, peristiwa penting yang amat menentukan dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Timbul pertanyaan, mampukah kita mengobarkan kembali semangat Sumpah Pemuda, yang menjadi kunci penting bagi lahirnya negara merdeka. 

Perjuangan rakyat Indonesia sesungguhnya belum dapat dikatakan selesai, khususnya dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan yang masih membelenggu rakyat banyak. 

Kemiskinan dan kebodohan itu terlihat jelas, antara lain, pada potret kehidupan suku-suku terasing atau yang lebih dikenal dengan sebutan Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

Semangat Sumpah Pemuda, yaitu kerelaan berkorban founding fathers Indonesia itu, telah menjadi kunci bagi hadirnya NKRI. Semangat pengorbanan itu juga terlihat jelas dalam perang-perang gerilya melawan kolonialisme demi mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. 

Dengan bangga TB Simatupang pernah berkata: “Sekiranya kemerdekaan itu adalah hasil perundingan, seperti, terjadi dengan India, bangsa saya tak akan mungkin sebersatu seperti halnya sekarang ini.” Artinya, semangat persatuan Indonesia sebagai bangsa dengan ciri kerelaan berkorban itu tumbuh dalam perjuangan yang sulit, khususnya dalam menghadapi musuh bersama, yaitu kolonialisme. Ikrar kebangsaan Indonesia tumbuh makin kuat sebagai reaksi terhadap kolonialisme. 

Pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia itu juga telah menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan negara-negara lainnya, khususnya di Asia. Wajar saja jika kita berharap pada momen ini kita bisa lagi mengobarkan semangat persatuan untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan yang masih menjadi persoalan besar. 

Secara jujur kita mesti mengakui bahwa kemerdekaan itu, yang juga adalah jalan untuk memerdekakan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kebodohan, belum juga memenuhi harapan sebagian besar rakyat Indonesia. 

Lingkungan Terganggu 

Potret buram tentang kemiskinan dan kebodohan terlihat jelas dalam kehidupan Komunitas Adat Terpencil yang tersebar di Tanah Air. Menurut data Departemen Sosial pada 2005, sedikitnya 1,1 juta jiwa hidup dalam kondisi keterbatasan prasarana dan sarana. 

Di Papua, masyarakat yang terbelenggu kemiskinan dan kebodohan bukan hanya di Pegunungan Tengah (Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya, Yahokimo, Tolikara, dan Pegunungan Bintang), tetapi juga di pesisir pantai, seperti, Kabupaten Waropen, Yapen Waropen, Nabire, Biak Numfor, Keerom, Kaimana, Fak-fak, Asmat, Mappi, Jayapura, dan Sarmi. Bahkan masih ratusan suku terasing di Papua yang belum tersentuh pembangunan. Suku-suku itu sulit melakukan kontak dengan masyarakat di luar wilayahnya karena minimnya prasarana dan sarana. 

Penderitaan masyarakat KAT itu semakin bertambah dengan maraknya penebangan hutan secara liar yang berakibat terganggunya lingkungan mereka, ditambah lagi kehadiran perusahaan perkebunan atau pertambangan yang sering kali tak peduli dengan penderitaan masyarakat setempat. 

Otonomi daerah semestinya makin meningkatkan perhatian pada upaya pengentasan kemiskinan masyarakat KAT. Peringatan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah tentang bahaya pengabaian pemberdayaan KAT itu dalam peringatan Hari Pers Nasional 2007, baru-baru ini, membuka kesadaran bahwa usaha itu masih membutuhkan perjuangan keras pemerintah daerah. 

Pengabaian tugas itu bisa menimbulkan kesenjangan sosial, kecemburuan, dan kebencian warga yang tertinggal. Kemiskinan, kebodohan, dan kesenjangan sosial yang amat lebar juga jelas terlihat di kota-kota besar. Kehadiran gelandangan, pengemis, dan pengamen (gepeng) dalam hiruk-pikuknya kesibukan di kota-kota besar adalah cerita sedih yang tak pernah berakhir. Belum lagi, kondisi rakyat di negeri ini, yang hampir setengahnya hidup dengan pendapatan di bawah 2 dolar AS sehari, tentu saja selalu hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran terbelenggu oleh kemiskinan. 

Pada momen peringatan Sumpah Pemuda ini kita perlu mengobarkan kembali semangat kebangsaan yang bukan lagi untuk mengusir penjajah, tapi untuk memerangi kemiskinan, memerdekakan rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. 

Kita mesti bersumpah untuk memeranginya secara bersama-sama. Cinta kepada rakyat harus ada pada setiap pemimpin di negeri ini, sehingga persoalan siapa yang layak menjadi pemimpin bukan lagi jadi hal utama. Sebaliknya, kerelaan untuk berkorban harus menjadi utama. Untuk itu, nasib memperhatikan rakyat mesti menjadi hal utama dalam Pemilu 2009. 

Kepercayaan rakyat jangan diabaikan hanya demi kepentingan pribadi. Semangat Sumpah Pemuda harus kita kobarkan kembali untuk melahirkan tekad melawan kemiskinan dan kebodohan.

Dr. Binsar Antoni Hutabarat